Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta meminta para menteri ekonomi di Kabinet Jokowi Jilid II tak buru-buru mengeluarkan kebijakan untuk mencari panggung dalam 100 hari kerjanya. Tutum mengingat, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kebijakan menteri anyar, khususnya di sektor perdagangan, kerap membuat pengusaha repot.
“Kami ingat 5 tahun lalu, salah satu menteri mengeluarkan kebijakan di sektor perdagangan dalam negeri yang sifatnya populis untuk mencuri perhatian Presiden. Tapi kebijakan itu malah mengganggu industri,” ujar Tutum saat dihubungi Tempo pada Senin, 21 Oktober 2019.
Tutum menginginkan kebijakan yang diambil dari masing-masing kementerian dipikirkan dengan matang dan melibatkan pelaku usaha untuk didiskusikan bersama. Ia juga mengimbau menteri-menteri di kluster ekonomi tak egois mementingkan kelompoknya dalam membuat aturan.
Ihwal sosok menteri yang diharapkan pengusaha, Tutum berujar bukan masalah bila Presiden memilih tokoh-tokoh yang berlatar belakang partai. “Karena tidak pas juga kalau kita bilang orang partai tak layak jadi pemimpin di kementerian,” ujar dia.
Namun, seumpama kementerian ekonomi dipimpin orang partai, pengusaha meminta Presiden benar-benar mengawasi kinerja menterinya. Sebab, ia mensinyalir menteri-menteri dari partai akan terlibat konflik internal. Misalnya mencari pendanaan partai dari program-program kementerian dan lembaga. “Kalau sudah jadi menteri harus berlaku profesional,” ucap Tutum.
Presiden Jokowi dan waklinya, Ma’ruf Amin, telah mengucapkan sumpah jabatan kemarin, 20 Oktober 2019. Untuk mendukung kinerjanya, Jokowi berjanji akan segera mengumumkan jajaran menteri dalam waktu dekat.
Hingga Senin pagi, nama-nama menteri di jajaran Kabinet Jokowi Jilid II masih menjadi misteri. Koran Tempo edisi 14 Oktober menulis Jokowi bakal mengisi sebagian kabinetnya dengan wajah-wajah lama.
Mereka yang disebut bakal lanjut di Kabinet Jokowi Jilid II mendatang ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | KORAN TEMPO
Iklan
